PerbuatanTerdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair : sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, dst Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 NO JENIS / BENTUK PELANGGARAN PASAL YANG DILANGGAR DENDA MAKSIMAL 1 Tidak membawa SIM Pasal 288 ayat2 jo pasal 106 ayat5 b. 2 Tidak memiliki SIM Pasal 281 ayat2 jo pasal 77 ayat1 3 Tidak membawa STNK Pasal 288 ayat1 jo pasal 106 ayat1 a 4 Tidak menggunakan Helm SNI Pasal 291 ayat2 jo pasal 106 ayat8 5 Tidak menyalakan lampu utama di siang hari R2 Pasal 291 ayat2 jo pasal 106 ayat8 6 Tidak menyalakan lampu malam hari Pasal 293 ayat2 jo pasal 107 ayat1 7 Melanggar APILL trafficlight Pasal 287 ayat2 jo pasal 106 ayat4 c 8 Melangar Rambu atau Marka Pasal 287 ayat1 jo pasal 106 ayat4a & pasal 106 ayat4 b 9 Melanggar batas kecepatan Maksimun dan Minimum Pasal 287 ayat5 jo pasal 106 ayat4 g atau pasal 115 huruf a 10 Tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo Pasal 106 ayat6 11 Kendaraan bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Polri Pasal 280 jo Pasal 68 ayat1 12 Kelengkapan teknis kendaraan spion, klason, lampu kendaraan, speedometer,dll Pasal 285 ayat2 jo Pasal 106 ayat3 , Pasal 48 ayat2 13 Memasang perlengkapan kendaraan yang membahayakan lampu menyilaukan, bemper bertanduk, roda/ban lebih kecil dari ukuran standart pada motor,dll Pasal 279 jo Pasal 58 14 Berboncengan lebih dari 1 orang untuk sepeda motor Pasal 292 jo Pasal 106 ayat 9 15 Kendaraan angkutan barang mengangkut orang tanpa alasan Pasal 303 jo Pasal 137 ayat 4 huruf a, b, dan c 16 Kendaraan barang mengangkut muatan melebihi batas muatan Pasal 307 jo Pasal 169 ayat 1Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memperlancar pelaksanaan upaya pemulihan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71. Pasal 77 Pasal 281 Pelayanan telekomunikasi penerbangan
5df896712d870 Polri menerbitkan peraturan penandaan terhadap SIM pelanggar lalu lintas dengan sistem poin. Setiap pelanggaran akan mendapatkan poin sesuai kategori tergantung besar-kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Pemberian tanda atau data pelanggaran terhadap SIM untuk pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Besaran poin penandaan terhadap SIM ini dibedakan berdasarkan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Pada pasal 35 Perpol No. 5 Tahun 2021, besaran poin untuk pelanggaran lalu lintas meliputi 5 poin, 3 poin dan 1 poin. “Poin untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 huruf b, meliputi a. 12 poin; b. 10 poin atau c. 5 poin,” demikian bunyi Pasal 36 Perpol No 5/2021, Jumat 4/6/2021. Lalu, bagaimana pengkategorian poin tersebut? Berikut selengkapnya A. Poin pelanggaran lalu lintas – 5 Lima Poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut a. Berkendara tanpa SIM Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1b. Berkendara secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo Pasal 106 ayat 1c. Mengendarai motor yang tidak sesuai persyaratan teknis dan lain jalan seperti kaca spion, klakson, lampu utama lampu rem Pasal 285 ayat 2 jo Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 2,d. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan Pasal 286 jo Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 3e. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas Pasal 287 ayat 1d. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat 2e. Melanggar aturan gerakan lalu lintas Pasal 287 ayat 3f. Melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar Pasal 287 ayat 5 jo Pasal 106 ayat 4 huruf g atau Pasal 115 huruf ag. Menerobos perlintasan kereta api Pasal 296 jo Pasal 114 huruf ah. Berbalapan di jalan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b. – 3 Tiga poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut a. Memodifikasi kendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas Pasal 279 UU LLAJb. Tidak memasang pelat nomor kendaraan Pasal 280c. Berkemudi dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284d. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak memiliki persyaratan teknis Pasal 285 ayat 2,e. Mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan Pasal 286f. Pelanggaran terhadap Pasal 287 ayat 1, 2, dan 5,g. Kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor STCKB sebagaimana pada Pasal 288 ayat 1h. Kendaraan penumpang umum, mobil bus mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi uji berkala dan tanda lulus uji berkala Pasal 288 ayat 3i. Pelanggaran Pasal 298 UU LLAJj. Pelanggaran Pasal 305 UU LLAJk. Pelanggaran Pasal 307, UU LLAJl. Pelanggaran Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. – 1 Satu poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut Pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat 1, Pasal 276, Pasal 278, Pasal 282, Pasal 285 ayat 1, Pasal 287 ayat 3, 4, 6 , Pasal 288 ayat 2, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal304, Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. B. Pelanggaran kecelakaan lalu lintas Poin tilang untuk kecelakaan lalu lintas, meliputi 12 poin, 10 poin dan 5 poin – 12 dua belas poin diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 311 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. – 10 sepuluh poin diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat 2, Pasal 311 ayat 2 dan 3, Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. – 5 lima poin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 1, dan ayat 2, dan Pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang berulang ini akan mendapatkan akumulasi poin. Jika pelanggaran yang dilakukan sesudah mencapai akumulasi 12 poin, maka akan diberikan penalti 1 satu dan jika akumulasi pelanggaran telah mencapai 18 poin maka akan diberikan penalti 2. “Pemilik SIM yang mencapai 12 poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2 huruf a, dikenai sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM sebelum putusan pengadilan,” demikian bunyi Pasal 28 Perpol No 5/2021. Bagi pemilik SIM yang mendapatkan penalti 1 harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali yang telah dikenakan sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM. Sedangkan pemilik SIM yang mencapai 18 poin, maka diberikan sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. sumber
MenurutIndra, kelalaian tersebut melanggar Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) dan pasal 303 jo pasal 137 ayat (4) huruf a, b dan c UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Atas kejadian ini, Indra turut berduka cita. Namun diingatkan, bahwa secara aturan penggunaan mobil pick up hanya untuk mengangkut barang, tidak
Ilustrasi penerapan Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945, sumber gambar 28 Ayat 1 UUD 1945 merupakan suatu wujud implementasi hak asasi manusia di dalam Undang-Undang. Pasal tersebut tentu mengandung makna yang mendalam tentang upaya pemenuhan hak kepada setiap manusia yang diterapkan dalam kehidupan buku Hak Asasi Manusia oleh Muhammad Ashri 2018, Hak Asasi Manusia merupakan sekumpulan hak yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Hal ini mengacu pada kesetaraan sesama manusia tanpa mendiskriminasi atau membedakan berdasarkan ras, suku, agama, dan 28 UUD 1945 telah mengalami amandemen perubahan kedua. Sebelunya, pasal 28 UUD 1945 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."Makna Pasal 28 Ayat 1Ilustrasi penerapan Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945, sumber gambar 28 Ayat 1 berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”Makna pasal tersebut menjelaskan tentang hak-hak yang harus diberikan kepada warga Indonesia. Hal ini menyangkut tentang hak untuk memeluk agama, memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan tempat Pasal 28 Ayat 1 dalam KehidupanBerikut adalah contoh penerapan pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 dalam kehidupan• Hak untuk bebas berkumpul dan berserikat untuk mengeluarkan pikiran melalui lisan ataupun tulisan.• Hak untuk tumbuh, berkembang dan menjalankan kelangsungan hidup.• Hak untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.• Hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, pekerjaan, dan kebudayaan.• Hak untuk memperoleh hidup yang sejahtera lahir dan batin.• Hak untuk memperoleh persamaan dan keadilan di mata hukum.• Hak untuk memperoleh jaminan makna pasal 28 Ayat 1 dan sederet contoh penerapannya di dalam kehidupan. Setiap individu memiliki hak yang sifatnya mendasar dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Negara juga harus melindungi hak-hak warganya agar senantiasa terpenuhi sesuai dengan yang dicantumkan dalam UUD 1945.
KemudianUU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal 5 butir a dan Pasal 6 butir b. Sekedar contoh, Pasal 1 UU No 20 tahun 2003 berbunyi “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.
Pasal281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000. c. STNK / STCK tidak sah. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapka oleh Polri. Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) hrf h. Denda : Rp 250.000. i. Ranmor tanpa rumah-rumahMengemudikankendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000 Keterangan: Dengan blanko tilang warna biru melanggar pasal ini, Pelanggar diwajibkan untuk membayar denda yaitu Rp 1.000.000 dan disetorkan ke Bank BRI yang telah ditentukan.
